Ikhwanudin, Ikhwan (2022) Implementasi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Badan Legislasi DPR RI Pada Masa Pandemi Covid-19 (2020-2022). Thesis (S2) thesis, Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta.

	Text 1. Halaman judul.pdf Download (23kB)
	Text 2. Abstrak B. Indonesia dan Inggris.pdf Download (95kB)
	Text 3. Pernyataan Orisinalitas Tesis_Tandatangan Materai.pdf Download (371kB)
	Text 4. Lembar persetujuan dan pengesahan.pdf Download (398kB)
	Text 5. Kata pengantar.pdf Download (120kB)
	Text 6. Daftar isi.pdf Download (39kB)
	Text 7. Daftar tabel.pdf Download (78kB)
	Text 8. Daftar gambar.pdf Download (71kB)
	Text 9. Daftar lampiran.pdf Download (28kB)
	Text 10. BAB I.pdf Download (165kB)
	Text 11. BAB II.pdf Download (490kB)
	Text 12. BAB III.pdf Download (80kB)
	Text 13. BAB IV.pdf Download (880kB)
	Text 14. BAB V.pdf Download (43kB)
	Text 15. Daftar pustaka.pdf Download (148kB)

Abstract

ABSTRAK Nama : Ikhwanudin NPM : 20200120160004 Judul Tesis : “Implementasi Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Badan Legislasi DPR RI pada Masa Pandemi Covid 19 (2020-2022)” Jumlah Halaman : xv + 166 halaman + lampiran Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya. Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan kedaulatan rakyat, merupakan salah satu dari tuntuan sebuah negara hukum. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diimplementasikan melalui cabang-cabang kekuasaan negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden memegang kekuasaan kedaulatan rakyat masing-masing. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sebagai cabang kekuasaan negara yang mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang, DPR harus memperhatikan kedaulatan rakyat yang dicerminkan dalam partisipasi masyarakat atau publik dalam membentuk peraturan perundang-undangan, dalam kondisi apapun, termasuk pada masa pandemic Covid 19 ini. Pelibatan partisipasi public dalam legislasi dimaksudkan agar produk perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR sesuai dengan asas kedaulatan rakyat, aspirasi dan kebutuhan hukum rakyat dan menjalankan amanat konstitusi yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya. Implementasi partisipasi public, tidak hanya dilakukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga sampai kepada pengawasan undang-undang, sebagai bagian dari upaya pendidikan politik publik. Dengan demikian, maka salah satu tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu untuk menjaga kedaulatan rakyat dengan mencerdaskan kehidupan bangsanya dapat dicapai, meski di masa pandemic Covid 19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi dan tujuan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Badan Legislasi DPR RI pada masa pandemic Covid 19. Kata Kunci : Implementasi, Partisipasi Publik, dan Legislasi Referensi : 28 buku, 6 jurnal, 4 Undang-Undang, 5 Peraturan Jumlah Halaman : xv + 166 halaman + lampiran ABSTRACT Name : Ikhwanudin NPM : 20200120160004 Titles : “Implementation of Public Participation in Bills Proposed in the Legislative Assembly of the Republic of Indonesia During the Covid 19 Pandemic (2020-2022)” Number of Pages : xv + 166 pages + attachments According to the preamble of the Constitution of the Republic of Indonesia, one of the objectives of the establishment of the Government of Indonesia is to educate the nation's life. One of the demands of a legal state is the education of the nation's life through the teaching of people's sovereignty. In the Indonesian constitutional system, people's sovereignty is realized through the branches of state power outlined in the Constitution of the Republic of Indonesia. The People's Representative Council (DPR), the Regional Representatives Council (DPD), and the President are the sovereign representatives of their respective people. The DPR has the authority to make laws. As a branch of state power with the authority to make laws, the DPR must respect people's sovereignty, which is represented in community or public engagement in the formation of laws and regulations under any circumstances, including the Covid-19 epidemic. The inclusion of public participation in legislation is intended to ensure that the DPR's legislative products are in accordance with the principles of people's sovereignty, aspirations, and legal needs of the people, as well as carry out the constitutional mandate, namely to educate the nation's life. As part of public political education activities, the implementation of public participation is carried out not only in the development of laws and regulations, but also in the oversight of laws. Thus, one of the goals of creating rules and regulations is to safeguard people's sovereignty through teaching the nation's people, especially during the Covid 19 pandemic. Keywords : Implementation, Public Participation, and Legislation Advisor : Dr. Evi Satispi, S.P., M.Si

Item Type:	Thesis (Thesis (S2))
Subjects:	H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
Divisions:	Faculty of Social and Political Sciences > S2 Master of Administrative Science / Magister Ilmu Administrasi (MIA)
Depositing User:	EVA AIHULIA
Date Deposited:	22 Nov 2022 01:12
Last Modified:	22 Nov 2022 02:59
URI:	http://repository.umj.ac.id/id/eprint/9284

Actions (login required)

View Item