Implementasi Penguatan Akuntabilitas Dalam Pembangunan Zona Integritas Di Polres Metro Bekasi Kabupaten

Muhamad Sahabudin, Sahab (2022) Implementasi Penguatan Akuntabilitas Dalam Pembangunan Zona Integritas Di Polres Metro Bekasi Kabupaten. Skripsi (S1) thesis, Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta.

[img] Text
1. HALAMAN JUDUL.pdf

Download (89kB)
[img] Text
2. ABSTRAK.pdf

Download (91kB)
[img] Text
3. LEMBAR PERNYATAAN.pdf

Download (165kB)
[img] Text
4. LEMBAR PENGESAHAN.pdf

Download (463kB)
[img] Text
5. KATA PENGANTAR.pdf

Download (252kB)
[img] Text
6. DAFTAR ISI.pdf

Download (163kB)
[img] Text
7. DAFTAR TABEL.pdf

Download (170kB)
[img] Text
8. DAFTAR GAMBAR.pdf

Download (94kB)
[img] Text
9. DAFTAR LAMPIRAN.pdf

Download (81kB)
[img] Text
10. BAB I.pdf

Download (177kB)
[img] Text
11. BAB II.pdf

Download (279kB)
[img] Text
12. BAB III.pdf

Download (160kB)
[img] Text
13. BAB IV.pdf

Download (372kB)
[img] Text
14. BAB V.pdf

Download (104kB)
[img] Text
15. BAB VI.pdf

Download (87kB)
[img] Text
16. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (216kB)

Abstract

ABSTRAK Nama : Sokheh Fahrudin NPM : 2017120067 Judul : Implementasi Penguatan Akuntabilitas Dalam Pembangunan Zona Integritas Di Polres Metro Bekasi Kabupaten Jumlah Halaman : 97 Halaman Masih banyaknya kasus maladministrasi di Indonesia mendorong pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui reformasi birokrasi. Capaian strategis yang hendak diraih adalah penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, peningkatan kapasitas dan akuntabilitasnya, serta penguatan orientasinya ke arah perbaikan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil reformasi birokrasi di lingkungan Polri, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bersama antara Kapolri dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. KB: KB/1/IV/2018, No: 01 Tahun 2018, tentang Tata Cara Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Penguatan Akuntabilitas Dalam Pembangunan Zona Integritas Di Polres Metro Bekasi Kabupaten. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Ripley dan Franklin dengan indikator Tingkat kepatuhan birokrasi, Kelancaran dan tidak adanya masalah dan Pelaksanaan dan manfaat yang dikehendaki dari semua program terarah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilaksanakan di Polrestro Bekasi Kabupaten. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa: 1) kepatuhan birokrasi dalam pelaksanaannya para implementor dinilai telah memahami dasar hukum dan tujuan dari program yang dilaksanakan dan sangat mendukung atas terlaksananya program tersebut. 2) kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan semua personel terlibat dalam pelaksanaannya dan personel telah mengikuti pelatihan. Pengawasan dilakukan oleh Kapolres, Siwas, Propam serta masing-masing ketua programnya. Dokumen pendukung yang dibutuhkan juga sudah lengkap dan sesuai dengan aturan yang ada. Pembuatan IKU yang dibuat juga telah memiliki kriteria SMART. Namun dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas tidak dilakukan evaluasi. Dalam pelaksanaannya juga ditemukan kendala yaitu para implementor yang terkadang lupa dalam menyimpan dokumen/laporan yang dibutuhkan. 3) Dampak yang timbul dari pelaksanaan penguatan akuntabilitas dalam pembangunan Zona Integritas adalah berdampak positif. Hal ini dikarenakan membawa perubahan baik dalam pelaksanaannya. Kata Kunci : Impelementasi, Kebijakan, Akuntabilitas, Zona Integritas Referensi : 18 Buku dan 10 Jurnal Dosen Pembimbing: M. Khoirul Anwar, S.Sos., M.Si. ABSTRAK Nama : Sokheh Fahrudin NPM : 2017120067 Judul : Implementasi Penguatan Akuntabilitas Dalam Pembangunan Zona Integritas Di Polres Metro Bekasi Kabupaten Jumlah Halaman : 97 Halaman Masih banyaknya kasus maladministrasi di Indonesia mendorong pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui reformasi birokrasi. Capaian strategis yang hendak diraih adalah penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, peningkatan kapasitas dan akuntabilitasnya, serta penguatan orientasinya ke arah perbaikan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil reformasi birokrasi di lingkungan Polri, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bersama antara Kapolri dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. KB: KB/1/IV/2018, No: 01 Tahun 2018, tentang Tata Cara Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Penguatan Akuntabilitas Dalam Pembangunan Zona Integritas Di Polres Metro Bekasi Kabupaten. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Ripley dan Franklin dengan indikator Tingkat kepatuhan birokrasi, Kelancaran dan tidak adanya masalah dan Pelaksanaan dan manfaat yang dikehendaki dari semua program terarah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilaksanakan di Polrestro Bekasi Kabupaten. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa: 1) kepatuhan birokrasi dalam pelaksanaannya para implementor dinilai telah memahami dasar hukum dan tujuan dari program yang dilaksanakan dan sangat mendukung atas terlaksananya program tersebut. 2) kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan semua personel terlibat dalam pelaksanaannya dan personel telah mengikuti pelatihan. Pengawasan dilakukan oleh Kapolres, Siwas, Propam serta masing-masing ketua programnya. Dokumen pendukung yang dibutuhkan juga sudah lengkap dan sesuai dengan aturan yang ada. Pembuatan IKU yang dibuat juga telah memiliki kriteria SMART. Namun dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas tidak dilakukan evaluasi. Dalam pelaksanaannya juga ditemukan kendala yaitu para implementor yang terkadang lupa dalam menyimpan dokumen/laporan yang dibutuhkan. 3) Dampak yang timbul dari pelaksanaan penguatan akuntabilitas dalam pembangunan Zona Integritas adalah berdampak positif. Hal ini dikarenakan membawa perubahan baik dalam pelaksanaannya. Kata Kunci : Impelementasi, Kebijakan, Akuntabilitas, Zona Integritas Referensi : 18 Buku dan 10 Jurnal Dosen Pembimbing: M. Khoirul Anwar, S.Sos., M.Si.

Item Type: Thesis (Skripsi (S1))
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
Divisions: Faculty of Social and Political Sciences > S1 Public Administration Science / Ilmu Administrasi Publik
Depositing User: EVA AIHULIA
Date Deposited: 05 Dec 2022 08:50
Last Modified: 05 Dec 2022 08:50
URI: http://repository.umj.ac.id/id/eprint/9338

Actions (login required)

View Item View Item