Affianty, Debbie and -, Sumarno Relasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah DKI Jakarta dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. [Lampiran BKD]

Text Relasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah DKI Jakarta dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19.pdf - Published Version Download (214kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya masalah yang muncul dalam hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Dalam perspektif otonomi daerah sudah jelas pembagian urusan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun ketika terjadi wabah Covid-19 di berbagai wilayah Indonesia, terjadi tumpang tindih dalam tata kelola pemerintahan penanganan pandemi Covid-19, termasuk di DKI Jakarta. Sejumlah kebijakan Pemerintah DKI Jakarta, seperti pembatasan transportasi publik, karantina wilayah, penutupan arus masuk bus dari luar dan ke Jakarta dan lain-lain, ditolak atau dibatalkan pemerintah pusat. Akibatnya terjadi silang sengketa kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penanganan peyebaran wabah virus corona.

Item Type:	Lampiran BKD
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General)
Divisions:	Faculty of Social and Political Sciences > S1 Political Science / Ilmu Politik
Depositing User:	Sumarno -
Date Deposited:	26 Feb 2022 15:11
Last Modified:	26 Feb 2022 15:11
URI:	http://repository.umj.ac.id/id/eprint/8065

Actions (login required)

View Item