STUDI KRITIK KONSEP BALIGH WALI NIKAH PERSPEKTIF NAWAWI AL BANTANI

SITI, ENONG ROMDONAH (2021) STUDI KRITIK KONSEP BALIGH WALI NIKAH PERSPEKTIF NAWAWI AL BANTANI. Thesis (S2) thesis, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Text TESIS.pdf - Published Version Download (8MB)

Abstract

Ketentuan usia minimal wali nasab menurut pasal 18 ayat (2) PMA 11/2007 tentang Pencatatan Nikah adalah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa seseorang wali nasab yang ingin menjadi wali nikah harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya adalah : (1) laki-laki, (2) beragama Islam, (3) baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, (4) berakal (5) merdeka (6) dapat berlaku adil. Syarat-syarat wali nasab tersebut adalah biasa, sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda dan terlihat kontroversi adalah keterangan tambahan mengenai syarat baligh. Yakni, kata “berumur sekurang-kurangnya 19 tahun”. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana ketentuan usia wali nasab menurut pasal 18 PMA nomor 11 tahun 2007. (2) bagaimana pendapat Nawawi al Bantani terhadap usia baligh dalam wali nikah. Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan diatas digunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan datanya dengan studi dokumentasi dan menggunakan analisis isi. Dan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep baligh dalam wali nikah menurut hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan pertama, ketentuan usia wali nasab menurut PMA nomor 11 tahun 2007 adalah baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun maka tidak bisa menjadi wali nikah. Dan apabila wali nasab yang belum berusia 19 tahun tetap menjadi wali nikah tentunya akad nikahnya menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan PMA 11/2007. Dalam hal ini tampak bahwa persyaratan minimal usia wali nikah di sini bertujuan demi kebaikan dan kemaslahatan semua pihak, karena dengan demikian wali nikah yang sudah rusyd akan bisa memutuskan segala sesuatu berdasarkan pertimbangan rasio, bukan emosi. Dan yang perlu diperhatikan juga oleh pemerintah adalah adanya pasal yang mengatur tentang dispensasi bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun dalam keadaan tertentu mereka tetap boleh menjadi wali nikah. Kedua, Dalam tinjauan hukum Islam penentuan usia wali nasab menggunakan standar baligh, dan kriteria baligh tidak diatur secara secara jelas baik di dalam Al Quran maupun Hadits. Para ulama Madzhab menggunakan ijtihad ra`yu dengan menetapkan tiga batasan baligh bagi seseorang yakni, ihtilam bagi laki-laki, haid bagi perempuan, serta pencapaian usia tertentu bagi laki-laki dan perempuan dalam hal ini para Ulama Madzhab berbeda-beda pendapat begitu juga Nawawi al Bantani mengemukakan pendapat yang berbeda dengan ulama yang lain.

Item Type:	Thesis (Thesis (S2))
Subjects:	K Law > K Law (General) L Education > L Education (General)
Divisions:	Faculty of Islamic Religion > S2 Master of Islamic Study / Magister Studi Islam
Depositing User:	S.IP Kibar Sumanja
Date Deposited:	30 Dec 2021 09:06
Last Modified:	30 Dec 2021 09:06
URI:	http://repository.umj.ac.id/id/eprint/7162

Actions (login required)

View Item