Jurnal Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Melakukan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri Pasca Amandemen UUD 1945

zainal, arifin (2020) Jurnal Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Melakukan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri Pasca Amandemen UUD 1945. Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Melakukan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri Pasca Amandemen UUD 1945, 17 (2).

Text Jurnal Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Melakukan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri Pasca Amandemen UUD 1945.pdf - Supplemental Material Download (413kB)

Abstract

Perubahan Pasal 11 UUD NRI 1945, dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan Presiden dalam membuat perjanjian (internasional) pinjaman luar negeri, melalui persetujuan DPR. Dalam perkembangannya, persetujuan ini direduksi menjadi persetujuan yang diberikan terhadap undang-undang APBN. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti hal dimaksud, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Dalam hasil penelitian, ditemukan bahwa persetujuan DPR terhadap RUU APBN dan terhadap perjanjian pinjaman luar negeri adalah dua hal yang berbeda, sehingga adalah keliru apabila persetujuan DPR terhadap perjanjian pinjaman luar negeri, direduksi menjadi terbatas pada persetujuan yang diberikan terhadap APBN. Kata Kunci: Perjanjian Internasional, Pinjaman Luar Negeri, Pembatasan Kekuasaan, Persetujuan DPR.

Item Type:	Article
Subjects:	Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources > ZA4050 Electronic information resources Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources > ZA4450 Databases
Divisions:	Faculty of Law > S2 Master of Law / Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Prof Dr MH Zainal Arifin Hoesein
Date Deposited:	15 Jul 2021 06:19
Last Modified:	15 Jul 2021 06:19
URI:	http://repository.umj.ac.id/id/eprint/4865

Actions (login required)

View Item