Lampiran Bidang B Penelitian Problematika Regulasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Menurut UU Pilkada

-, Sumarno Lampiran Bidang B Penelitian Problematika Regulasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Menurut UU Pilkada. [Lampiran BKD]

Text (Lampiran Bidang B) LAPORAN Penelitian-Wagub.docx - Supplemental Material Download (87kB)

Abstract

Penelitian ini membahas problematika regulasi dalam pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah menurut UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Di sejumlah daearah di Indonesia yang mengalamai kekosongan jabatan wakil kepala daerah, pengisiannya memakan waktu yang lama dan berlarut-larut, seperti di DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau dan sejumlah kabupaten/kota di Indonesia. Di Kabupaten Grobogan bahkan gagal mengisi kekosongan jabatan itu sampai periodenya berakhir. Hal itu terjadi karena regulasi pengisian kekosongan jabatan itu mengatur mekanisme pengisinnya harus melalui pemilihan di DPRD berdasarkan usulan partai politik pengusung dalam Pilkada melalui kepala daerah. Sering terjadi konflik kepentingan di tingkat paetai pengusung dan DPRD sehingga prosesnya berjalan lambat dan bahkan mengalamai deadlock. Diperlukan perubahan regulasi untuk mengatasi persoalan tersebut yakni dengan menyerahkan kepada Kepala Daeerah untuk mengisi wakilnya yang kosong itu setelah berkonsultasi dengan DPRD dan partai pengusung dalam Pilkada.

Item Type:	Lampiran BKD
Subjects:	Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources > ZA4450 Databases
Divisions:	Faculty of Social and Political Sciences > S1 Political Science / Ilmu Politik
Depositing User:	Sumarno -
Date Deposited:	01 Mar 2021 10:37
Last Modified:	01 Mar 2021 10:37
URI:	http://repository.umj.ac.id/id/eprint/3783

Actions (login required)

View Item