Implementasi Uundang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Bogor Selatan Implementation Of Law Number 16 Of 2019 In The Pevention Of Early Marriage In South Bogor
Erika, Erika (2024) Implementasi Uundang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Bogor Selatan Implementation Of Law Number 16 Of 2019 In The Pevention Of Early Marriage In South Bogor. Skripsi (S1) thesis, Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Text
1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (57kB) |
|
Text
2. ABSTRAK.pdf Download (178kB) |
|
Text
3. PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (83kB) |
|
Text
4. LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf Download (131kB) |
|
Text
5. KATA PENGANTAR.pdf Download (296kB) |
|
Text
6. DAFTAR ISI.pdf Download (204kB) |
|
Text
7. DAFTAR TABEL.pdf Download (185kB) |
|
Text
8. DAFTAR GAMBAR.pdf Download (188kB) |
|
Text
9. DAFTAR LAMPIRAN.pdf Download (184kB) |
|
Text
10. BAB 1.pdf Download (475kB) |
|
Text
11. BAB 2.pdf Download (560kB) |
|
Text
12. BAB 3.pdf Download (343kB) |
|
Text
13. BAB 4.pdf Download (1MB) |
|
Text
14. BAB 5.pdf Download (343kB) |
|
Text
15. BAB 6.pdf Download (195kB) |
|
Text
16. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (312kB) |
Abstract
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK Skiripsi, 29 Mei 2024 ERIKA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI DI BOGOR SELATAN xv + 130 Halaman + 3 Tabel + 5 Lampiran ABSTRAK Penelitian ini berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan perkawinan usia dini di Bogor Selatan dengan permasalahan terjadinya perkawinan usia dini di Bogor Selatan. Adapun permasalahan yang menjadi temuan adalah adanya hambatan dalam kondisi lingkungan sosial maupun ekonomi, khususnya dalam kesadaran masyarakat dalam pencegahan perkawinan usia dini masih kurang karena masih terjadinya perkawinan secara agama yang dilakukan oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan perkawinan usia dini di Bogor Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, serta data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Van Meter dan Van Horn dengan 6 (enam) indikator, yaitu : a) Ukuran dan Tujuan kebijakan; b) Sumber Daya; c) Karakteristik Agen Pelaksana; d) Sikap dan Kecenderungan Para Pelaksana; e) Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana; f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan sudah sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, peningkatan dalam mengimplementasikan pencegahan perkawinan usia dini agar pencegahannya dapat dilakukan dengan lebih optimal sehingga tidak ada lagi yang melakukan perkawinan usia dini. Ketersedian sumber daya baik sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana sudah memadai. Karakteristik agen/badan pelaksana sudah cukup baik karena dalam menjalankan kebijakan, pelaksana kebijakan telah memiliki program sosialisasi yang rutin dilaksanakan untuk memasifkan pemahaman masyarakat dalam pencegahan perkawinan usia dini. Sikap/kecenderungan para pelaksana, dari segi ini para pelaksana kebijakan tidak ada yang menolak dalam pencegahan perkawinan usia dini. Selain itu, komunikasi dan koordinasi terjalin dengan baik antar lembaga pemerintah maupun para tokoh masyarakat ketika pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini. Kondisi ekonomi dan sosial sangat berpengaruh terjadinya perkawinan usia dini, ada sebagian masyarakat yang kurang kesadarannya dalam mencegah perkawinan usia dini serta keadaan perekonomian keluarga yang mendorong terjadinya perkawinan usia dini. Daftar Pustaka : 15 Buku + 12 Jurnal + 8 Website Berita +3 Dokumen Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pencegahan Perkawinan Usia Dini FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES PUBLIC ADMINISTRATION STUDY PROGRAM Thesis, 29 Mei 2024 ERIKA IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 16 OF 2019 IN THE PREVENTION OF EARLY MARRIAGE IN SOUTH BOGOR xv + 130 Pages + 3 Tables + 5 Appendices ABSTRACT This research focuses on the implementation of Law Number 16 of 2019 in preventing early marriage in South Bogor with the problem of early marriage in South Bogor. The problem that was found was that there were obstacles in the social and economic environment, especially in terms of public awareness regarding the prevention of early marriage, which was still lacking because religious marriages were still carried out by the community. The aim of this research is to find out the extent of the implementation of Law Number 16 of 2019 in preventing early marriage in South Bogor. This research uses a descriptive qualitative approach, and data is obtained through observation, interviews and documentation. The data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The theory used in this research is the Van Meter and Van Horn theory with 6 (six) indicators, namely: a) Policy size and objectives; b) Resources; c) Characteristics of the Implementing Agent; d) Attitudes and Tendencies of Implementers; e) Communication between Implementing Organizations; f) Economic, Social and Political Environment. The results of the study show that the measures and objectives of the policy are in accordance with the contents of Law Number 16 of 2019, increasing the implementation of prevention of early marriage so that prevention can be carried out more optimally so that no one has to marry at an early age. The availability of resources, including human resources, budget and infrastructure, is adequate. The characteristics of the implementing agent/agency are quite good because in implementing the policy, the policy implementer has a regularly implemented socialization program to strengthen public understanding in preventing early marriage. Attitudes/tendencies of implementers, from this aspect, none of the policy implementers are opposed to preventing early marriage. Apart from that, communication and coordination are well established between government institutions and community leaders when preventing early marriage. Economic and social conditions greatly influence the occurrence of early marriage, there are some people who lack awareness in preventing early marriage and the economic conditions of the family that encourage early marriage. Bibliography : 15 Books + 12 Journals + 8 News Website + 4 Documents Keywords :Implementations, Policy, Prevention of Early Marriage
Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | Faculty of Social and Political Sciences > S1 Public Administration Science / Ilmu Administrasi Publik |
Depositing User: | EVA AIHULIA |
Date Deposited: | 06 Jan 2025 04:59 |
Last Modified: | 06 Jan 2025 04:59 |
URI: | http://repository.umj.ac.id/id/eprint/21939 |
Actions (login required)
View Item |