Sodikin, Sodikin (2023) Pengaturan Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata Dan Objek Wisata Di Kabupaten Kotabaru. Discussion Paper. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.
![[img]](http://repository.umj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Makalah Hk Tata Ruang dan Penatagunaan Tanah.pdf Download (148kB) |
Abstract
Perkembangan dunia Pariwisata telah mengalami berbagai perubahan baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, dorongan orang untuk melakukan perjalanan, cara berpikir, maupun sifat perkembangan itu sendiri. Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru tidak secara jelas menginformasikan kewenangan desa dalam bidang pariwisata. Sementara kepala daerah kabupaten kotabaru menjadikan pembangunan sektor wisata adalah pembangunan prioritas bisa di tinjau dari penggunaan dana anggaran APBD. Untuk itu Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang pengaturan kewenangan desa dalam pengelolaan pariwisata. Secara khusus terkait pengaturan wewenang Desa dalam melakukan pengelolaan obyek wisata sudah dilakukan pengaturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa.
| Item Type: | Monograph (Discussion Paper) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > S1 Law / Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Dr Sodikin Sodikin |
| Date Deposited: | 15 Jul 2024 01:34 |
| Last Modified: | 15 Jul 2024 01:34 |
| URI: | http://repository.umj.ac.id/id/eprint/19897 |
Actions (login required)
 |
View Item |
