Farhan Fitriansyah, Farhan (2023) DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM KERANGKA KEBIJAKAN MINIMUM ESENTIAL FORCE TAHAP II DAN III TAHUN 2015-2021. Skripsi (S1) thesis, Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta.

	Text 1. Halaman Judul.pdf Download (190kB)
	Text 2. Abstrak.pdf Download (194kB)
	Text 3. Surat Pernyataan.pdf Download (446kB)
	Text 4. Lembar Pengesahan.pdf Download (526kB)
	Text 5. Kata Pengantar.pdf Download (581kB)
	Text 6. Daftar Isi.pdf Download (187kB)
	Text 7. Daftar Gambar.pdf Download (282kB)
	Text 8. Bab 1.pdf Download (377kB)
	Text 9. Bab 2.pdf Download (457kB)
	Text 10. Bab 3.pdf Download (328kB)
	Text 11. Bab 4.pdf Download (1MB)
	Text 12. Bab 5.pdf Download (192kB)

Abstract

ABSTRAK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU POLITIK KONSENTRASI HUBUNGAN INTERNASIONAL Skripsi, Juli 2022 Nama : Farhan Fitriansyah NPM : 2018130032 Judul : Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Kerangka Kebijakan Minimum Esential Force (MEF) Tahap II dan III Tahun 2015-2021 xiii + 75 Halaman + 11 Gambar Skripsi ini menganalisa tentang Diplomasi Pertahanan yang dilakukan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan minimal yan harus dipenuhi pemerintah Indonesia untuk mengamankan kedaulatan negara, yang tertuang dalam suatu kebijakan Minimum Esential Force pada tahapan ke dua dan ketiga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data bedasarkan studi kepustakaan (Library Research). Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan, peneliti menggunakan deskriptif-analisis. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Geopolitik dan bentuk-bentuk Diplomasi Pertahanan. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah memahami bahwa angkatan bersenjata Indonesia dalam menjaga kedaulatan negaranya masihlah banyak kekurangan. Oleh sebab itu upaya-upaya diplomasi pertahanan dilakukan sebagai tindak lanjut dari keterbatasan aluitsista yang ada. Tujuan utama yang ingin dicapai pemerintah Indonesia adalah kestabilan keamanan di kawasan. Selain itu latar belakang lain yang mempengaruhi Indonesia mengeluarkan kebijakan Minimum Esential Force (MEF) ini antara lain : 1. Ancaman maritim baik penyelundupan, tindak kekerasan terorisme dan pembajakan, serta potensi sabotase negara lain. 2. Benturan kepentingan dengan Tiongkok di Laut China Selatan (LCS). 3. Perkembangan Revolution in Military Affairs (RMA) yang memaksa Indonesia untuk menerapkan doktrin perang baru yang lebih mengutamakan interoperabilitas ketiga matra dalam menjalankan suatu operasi militer. Diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu : 1. Ikut menggagas Asean Defence Ministrial Meeting (ADMM) yang dilaksanakan setahun sekali sejak 2006. Forum ini menjadi instrument bagi Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara untuk mendiskusikan permasalahan pertahanan dan juga sebagai ajang komunikasi untuk selanjutnya dituangkan dalam sebuah rencana tindak lanjut pertukaran perwira dan latihan bersama. 2. Kerjasama internasional PT Dirgantara Indonesia (DI) dalam membangun kekuatan udara nasional. Program prioritas yang sedang diikuti dan menjadi prioritas adalah pengembangan pesawat generasi 4.5 KFX/IFX yang bekerjasama dengan Korean Aerospace Industry (KAI) Korea Selatan. 3. Pembelian pesawat tempur generasi 4 Rafale dari Prancis. 4. Penjajakan kerjasama pembangunan Kapal Fregate Arrowhead dari Babcock Inggris dengan PT PAL Surabaya. Dengan demikian upaya Indonesia dalam memenuhi kebutuhan minimum pertahanan negara, tidak hanya sebatas pembelian alutsista dari luar negeri, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan kemndirian industri pertahanan dalam negeri, selain juga membangun komunikasi dengan negara-negara di kawasan. Si Vis Pacem Para Bellum, jika kita ingin damai, maka kita harus bersiap untuk berperang. Kata Kunci: TNI, Alutsista, Kementrian Pertahanan, ASEAN, LCS, China, Sukhoi, Rafale, Diplomasi. Referensi: 24 Jurnal, + 24 Buku, + 10 Website, + 1 Skripsi. Pembimbing: Hamka. M,Si ix ABSTRACT FACULTY OF SOCIAL SCIENCE AND POLITICAL SCIENCE POLITICAL SCIENCE STUDY PROGRAM INTERNATIONAL RELATIONS CONCENTRATION Thesis, July 2022 Name : Farhan Fitriansyah NPM : 2018130032 Title : Indonesian Defense Diplomacy Within the Minimum Essential Force (MEF) Policy Framework Phase II and III 2015-2021 xiii + 75 Pages + 11 Images This thesis analyzes the Defense Diplomacy carried out by Indonesia in meeting the minimum needs that must be met by the Indonesian government to secure state sovereignty, which is contained in a Minimum Essential Force policy in the second and third stages. This study uses qualitative methods and data collection based on library research (Library Research). To analyze the data that has been collected, researchers use descriptive-analysis. The concept used in this study is Geopolitics and forms of Defense Diplomacy. The result of this research is that the government understands that the Indonesian armed forces still have many shortcomings in protecting the sovereignty of their country. Therefore defense diplomacy efforts are carried out as a follow-up to the limitations of existing defense equipment. The main goal that the Indonesian government wants to achieve is security stability in the region. In addition, other backgrounds that influenced Indonesia to issue this Minimum Essential Force (MEF) policy included: 1. Maritime threats, including smuggling, violent acts of terrorism and piracy, as well as the potential for sabotage by other countries. 2. Conflict of interest with China in the South China Sea (LCS). 3. The development of the Revolution in Military Affairs (RMA) which forced Indonesia to implement a new war doctrine that prioritized the interoperability of the three dimensions in carrying out a military operation. Defense diplomacy carried out by the government, namely: 1. Participated in initiating the Asean Defense Ministrial Meeting (ADMM) which has been held once a year since 2006. This forum has become an instrument for Indonesia and countries in Southeast Asia to discuss defense issues and also as a forum for further communication set forth in a follow-up plan for officer exchanges and joint exercises. 2. International cooperation with PT Dirgantara Indonesia (DI) in building national air power. The priority program that is being followed and is a priority is the development of the 4.5 KFX / IFX generation aircraft in collaboration with South Korea's Korean Aerospace Industry (KAI). 3. Purchase of the 4th generation Rafale fighter from France. 4. Exploration of cooperation in the construction of the Arrowhead Frigate Ship from Babcock England with PT PAL Surabaya. Thus, Indonesia's efforts to meet the minimum requirements for national defense are not only limited to buying defense equipment from abroad, but also paying attention to the sustainability of the independence of the domestic defense industry, as well as building communication with countries in the region. Si Vis Pacem Para Bellum, if we want peace, we must prepare for war. Keywords: TNI, Alutsista, Ministry of Defence, ASEAN, LCS, China, Sukhoi, Rafale, Diplomacy. References: 24 Journals, + 24 Books, + 10 Websites, + 1 Thesis. Advisor: Hamka. M,Si

Item Type:	Thesis (Skripsi (S1))
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General)
Divisions:	Faculty of Social and Political Sciences > S1 Political Science / Ilmu Politik
Depositing User:	EVA AIHULIA
Date Deposited:	14 Dec 2023 02:45
Last Modified:	14 Dec 2023 02:45
URI:	http://repository.umj.ac.id/id/eprint/17402

Actions (login required)

View Item