Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Hambaro)

AKBAR MUKTI LAKSANA, AKBAR (2023) Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Hambaro). Skripsi (S1) thesis, Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta.

[img] Text
1. HALAMAN JUDUL.pdf

Download (185kB)
[img] Text
2. ABSTRAK.pdf

Download (232kB)
[img] Text
3. PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf

Download (186kB)
[img] Text
4. LEMBAR PERSETUJUAN DAN LEMBAR PENGESAHAN.pdf

Download (211kB)
[img] Text
5. KATA PENGANTAR.pdf

Download (170kB)
[img] Text
6. DAFTAR ISI.pdf

Download (180kB)
[img] Text
7. DAFTAR TABEL.pdf

Download (169kB)
[img] Text
8. DAFTAR GAMBAR.pdf

Download (168kB)
[img] Text
9. DAFTAR LAMPIRAN.pdf

Download (168kB)
[img] Text
10. BAB I.pdf

Download (380kB)
[img] Text
11. BAB II.pdf

Download (223kB)
[img] Text
12. BAB III.pdf

Download (239kB)
[img] Text
13. BAB IV.pdf

Download (521kB)
[img] Text
14. BAB V.pdf

Download (195kB)
[img] Text
15. BAB VI.pdf

Download (179kB)
[img] Text
16. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (186kB)

Abstract

ABSTRAK Pembangunan merupakan kegiatan, usaha atau upaya yang dilakukan sekelompok orang secara sadar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembangunan pada zaman ini menggunakan sistem desentralisasi dengan tujuan membuat wilayah pedesaan menjadi mandiri dalam mengurus kehidupannya. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra desa dalam melaksanakan pembangunan memiliki peranan penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Namun yang di Desa Hambaro, Kecamatan Nanggung terjadi perubahan penyebutan nama oleh masyarakat terjadap LPM menjadi lembaga pembangunan. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan melihat sejauhmana pelaksanaan kebijakan Permendagri No.18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 7 Ayat 5 di Desa Hambaro. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yang relevan seperti teori implementasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara dan analisis dokumen. Dalam penentuan informan menggunakan snowball sampling dan jumlah informan sebanyak 5 (lima) orang. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman. Hasil dari penelitian ini yaitu tidak terlaksananya inplementasi Permendagri No. 18 Tahun 2018 terkait tugas LPM. Kegagalan tersebut dibuktikan dengan kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap Permendagri No. 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5 yang dimiliki implementor, buruknya kualitas SDM yang dimiliki oleh Desa Hambaro, kondisi sosial ekonomi dan politik sangat mempengaruhi implementasi terutama dalam pemilihan anggota, komunikasi dan koordinasi yang dimiliki implementor sangat v lemah sehingga dapat memunculkan konflik, karakteristik lembaga yang tidak sesuai dengan kebijakan atau pedoman dan belum sampainya proses sosialisasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Penelitian ini juga diketahui hambatan dalam implementasi adalah tidak sesuainya Perda Kabupaten Bogor dengan Permendagri tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kualitas SDM yang dimiliki Desa Hambaro atau fasilitator. Daftar Pustaka: 7 Buku + 11 Jurnal + 6 Skripsi + 4 UU + 8 Website Kata Kunci: Pemberdayaan, Pembangunan Desa, Implementasi, LPM, Desa Hambaro

Item Type: Thesis (Skripsi (S1))
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
Divisions: Faculty of Social and Political Sciences > S1 Social Welfare Science / Ilmu Kesejahteraan Sosial
Depositing User: EVA AIHULIA
Date Deposited: 24 Nov 2023 03:34
Last Modified: 24 Nov 2023 03:34
URI: http://repository.umj.ac.id/id/eprint/17237

Actions (login required)

View Item View Item