Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Hambaro)
AKBAR MUKTI LAKSANA, AKBAR (2023) Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Hambaro). Skripsi (S1) thesis, Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Text
1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (185kB) |
|
Text
2. ABSTRAK.pdf Download (232kB) |
|
Text
3. PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (186kB) |
|
Text
4. LEMBAR PERSETUJUAN DAN LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (211kB) |
|
Text
5. KATA PENGANTAR.pdf Download (170kB) |
|
Text
6. DAFTAR ISI.pdf Download (180kB) |
|
Text
7. DAFTAR TABEL.pdf Download (169kB) |
|
Text
8. DAFTAR GAMBAR.pdf Download (168kB) |
|
Text
9. DAFTAR LAMPIRAN.pdf Download (168kB) |
|
Text
10. BAB I.pdf Download (380kB) |
|
Text
11. BAB II.pdf Download (223kB) |
|
Text
12. BAB III.pdf Download (239kB) |
|
Text
13. BAB IV.pdf Download (521kB) |
|
Text
14. BAB V.pdf Download (195kB) |
|
Text
15. BAB VI.pdf Download (179kB) |
|
Text
16. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (186kB) |
Abstract
ABSTRAK Pembangunan merupakan kegiatan, usaha atau upaya yang dilakukan sekelompok orang secara sadar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembangunan pada zaman ini menggunakan sistem desentralisasi dengan tujuan membuat wilayah pedesaan menjadi mandiri dalam mengurus kehidupannya. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra desa dalam melaksanakan pembangunan memiliki peranan penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Namun yang di Desa Hambaro, Kecamatan Nanggung terjadi perubahan penyebutan nama oleh masyarakat terjadap LPM menjadi lembaga pembangunan. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan melihat sejauhmana pelaksanaan kebijakan Permendagri No.18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 7 Ayat 5 di Desa Hambaro. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yang relevan seperti teori implementasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara dan analisis dokumen. Dalam penentuan informan menggunakan snowball sampling dan jumlah informan sebanyak 5 (lima) orang. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman. Hasil dari penelitian ini yaitu tidak terlaksananya inplementasi Permendagri No. 18 Tahun 2018 terkait tugas LPM. Kegagalan tersebut dibuktikan dengan kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap Permendagri No. 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5 yang dimiliki implementor, buruknya kualitas SDM yang dimiliki oleh Desa Hambaro, kondisi sosial ekonomi dan politik sangat mempengaruhi implementasi terutama dalam pemilihan anggota, komunikasi dan koordinasi yang dimiliki implementor sangat v lemah sehingga dapat memunculkan konflik, karakteristik lembaga yang tidak sesuai dengan kebijakan atau pedoman dan belum sampainya proses sosialisasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Penelitian ini juga diketahui hambatan dalam implementasi adalah tidak sesuainya Perda Kabupaten Bogor dengan Permendagri tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kualitas SDM yang dimiliki Desa Hambaro atau fasilitator. Daftar Pustaka: 7 Buku + 11 Jurnal + 6 Skripsi + 4 UU + 8 Website Kata Kunci: Pemberdayaan, Pembangunan Desa, Implementasi, LPM, Desa Hambaro
Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare |
Divisions: | Faculty of Social and Political Sciences > S1 Social Welfare Science / Ilmu Kesejahteraan Sosial |
Depositing User: | EVA AIHULIA |
Date Deposited: | 24 Nov 2023 03:34 |
Last Modified: | 24 Nov 2023 03:34 |
URI: | http://repository.umj.ac.id/id/eprint/17237 |
Actions (login required)
View Item |