Analisis Parrtisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat

Aditya Ardiansyah, Aditya (2023) Analisis Parrtisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Skripsi (S1) thesis, Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta.

	Text 1. Halaman Judul.pdf Download (65kB)
	Text 2. Abstrak.pdf Download (178kB)
	Text 3. Pernyataan Orisinalitas.pdf Download (439kB)
	Text 4. Lembar Persetujuan dan Lembar Pengesahan.pdf Download (435kB)
	Text 5. Kata Pengantar.pdf Download (114kB)
	Text 6. Daftar Isi.pdf Download (50kB)
	Text 7. Daftar Tabel.pdf Download (37kB)
	Text 8. Daftar Gambar.pdf Download (38kB)
	Text 9. Daftar Lampiran.pdf Download (37kB)
	Text 10. Bab I.pdf Download (178kB)
	Text 11. Bab II.pdf Download (261kB)
	Text 12. Bab III.pdf Download (152kB)
	Text 13. Bab IV.pdf Download (288kB)
	Text 14. Bab V.pdf Download (81kB)
	Text 15. Bab VI.pdf Download (43kB)
	Text 16. Daftar Pustaka.pdf Download (126kB)

Abstract

ABSTRAK Nama : Aditya Ardiansyah Program Studi : Ilmu Administrasi Publik Judul : Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Dosen Pembimbing : Dr. Izzatusholekha, M.Si Masyarakat perlu untuk turut serta dalam pembentukan Rancangan Undang- Undang Masyarakat Hukum Adat. Dengan melihat berbagai permasalahan yang terjadi mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Rancangan Undang- Undang, bahwa masih maraknya Rancangan Undang-Undang tidak merealisasikan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya, terkhusus Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Ini menimbulkan isu dan pertanyaan terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, apakah sudah dijalankan atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian dan Hasil penelitiannya menggunakan Teori Arnstein, yaitu Kuasa yang didelegasikan (delegated power), bahwa Rancangan Undang-Undang Masyarkat Hukum Adat termasuk ke bagian tahap Kuasa yang didelegasikan (delegated power). Karena sesuai data yang didapat, dengan menunjukkan masyarakat memegang mayoritas kursi di komite dengan wewenang yang didelegasikan untuk membuat keputusan, sehingga peran publik untuk menjamin akuntabilitas program kepada mereka dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Artinya, aspek partisipasi lebih dari cukup, dengan berbagai agenda atau kegiatan yang dilakukan seperti pengumuman, penyebaran pamflet, dan laporan tahunan survei sikap, temu warga, dan dengar pendapat publik telah melibatkan aktivitas yang lebih mendalam dengan mengajak masyarakat untuk terlibat lebih jauh dalam komite pembuatan kebijakan meskipun pemegang kuasa tetap memiliki hak yang lebih, terbentuknya kerjasama multipihak dalam merumuskan atau melaksanakkan kebijakan dan program, serta masyarakat memegang mayoritas kursi di komite dengan wewenang yang didelegasikan untuk membuat keputusan, sehingga peran publik untuk menjamin akuntabilitas program kepada mereka. Maka dari itu, sudah berjalan sesuai dengan Teori Arnstein yang berada pada indikator Kuasa yang didelegasikan (delegated power) atau sudah berada di derajat yang Keterlibatan warga lebih kuat dalam pembuatan kebijakan (citizen power). Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, RUU, Masyarakat Hukum Adat. Referensi : 25 Referensi (2007 – 2023). 15 Buku, 5 Jurnal. v ABSTRACT Name : Aditya Ardiansyah Courses : Public Administration Sciences Heading : Analysis of Community Participation in the Formation of the Customary Law Community Bill Supervisor : Dr. Izzatusholekha, M.Si The community needs to participate in the formation of the Customary Law Community Bill. By looking at the various problems that occurred regarding Community Participation in the Formation of Draft Laws, it is clear that the widespread use of Draft Laws does not realize public participation in the process of their formation, especially the Draft Law on Indigenous Peoples. This raises issues and questions related to community participation in the formation of the Indigenous Peoples Law Draft, whether it has been implemented or not. This study aims to identify, describe, and analyze Community Participation in the formation of the Customary Law Community Bill. This study uses qualitative methods, namely interviews, observation and documentation. His research and research results use Arnstein's theory, namely delegated power, that the Customary Law Community Law is included in the delegated power stage. Because according to the data obtained, showing that the community holds the majority of seats on the committee with delegated authority to make decisions, the role of the public is to guarantee program accountability to them in the Draft Law on Indigenous Peoples. That is, the aspect of participation is more than adequate, with various agendas or activities carried out such as announcements, distribution of pamphlets, and annual reports on attitude surveys, citizen meetings, and public hearings that have involved more in-depth activities by inviting the public to be more involved in the making committee. policies even though the holders of power still have more rights, the formation of multi- stakeholder cooperation in formulating or implementing policies and programs, and the community holding the majority of seats on committees with delegated authority to make decisions, so that the role of the public is to ensure program accountability to them. Therefore, it has been running in accordance with Arnstein's theory which is on the indicator of delegated power (delegated power) or is already at a degree where citizen involvement is stronger in policy making (citizen power). Keywords : Community Participation, Bill, Customary Law Community. References : 25 References (2007 – 2021). 15 Books, 5 Journals

Item Type:	Thesis (Skripsi (S1))
Subjects:	H Social Sciences > HM Sociology
Divisions:	Faculty of Social and Political Sciences > S1 Public Administration Science / Ilmu Administrasi Publik
Depositing User:	EVA AIHULIA
Date Deposited:	23 Nov 2023 06:46
Last Modified:	23 Nov 2023 06:46
URI:	http://repository.umj.ac.id/id/eprint/17134

Actions (login required)

View Item