Maulana, Aby (2019) Disertasi ABY MAULANA "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERUMUSAN PLEA BARGAINING SYSTEM PADA PEMBARUAN PERADILAN PIDANA INDONESIA" Program Doktor Ilmu Hukum FH Univ. Trisakti. Disertasi (S3) thesis, Universitas Trisakti.

Text (Disertasi Aby Maulana (Program Doktor Ilmu Hukum FH Univ. Trisakti)) DISERTASI ABY MAULANA (LENGKAP).pdf - Supplemental Material Download (2MB)

Abstract

Pembaruan peradilan pidana Indonesia menuju peradilan yang berkeadilan, efisien dan efektif, yang mampu merepresentasikan tujuan hukum yang adil, bermanfaat dan berkepastian hukum merupakan keharusan demi tatanan penegakan hukum yang modern dan bertanggungjawab. Hal demikian menjadi fokus dilakukannya perubahan untuk mengatasi kelemahan yang terjadi pada peradilan pidana yang berlaku saat ini, lebih khusus yakni upaya pembaruan terhadap KUHP dan KUHAP. Salah satu upaya yang dilakukan yakni, dengan mengadopsi dan merumuskan plea bargaining system ke dalam peradilan pidana Indonesia, yang secara prospektif diakui sebagai konsep peradilan yang efisien, sederhana, cepat dalam mengatasi perkara yang masuk dalam peradilan pidana. Oleh karena itu, penulis membuat rumusan masalah:(a)Bagaimanakah dasar filosofis, sosiologis dan yuridis dalam kebijakan hukum pidana perumusan plea bargaining system pada pembaruan peradilan pidana Indonesia? (b)Bagaimana ruang lingkup dan batasan pengaturan plea bargaining system dikaitkan dengan tugas dan fungsi penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat) dalam sistem peradilan pidana Indonesia? (c) Bagaimana formulasi pengaturan plea bargaining system yang ideal terkait Rancangan KUHAP dalam kerangka pembaruan peradilan pidana Indonesia yang akan datang? Metode Penelitian yang digunakan yakni Metode Kualitatif (library research), dengan Jenis PenelitianYuridis Normatif, serta Pendekatan Penelitian dengan metode penafsiran hukum, konstruksi hukum, filsafat hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, serta pendekatan legal pluralism. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa: (1) plea bargaining system dalam peradilan pidana akan memberikan manfaat dan mendukung terciptanya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, dikarenakan proses peradilan atas tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun akan dapat diselesaikan relatif cepat dan efisien, yakni dengan diakuinya “pengakuan bersalah” terdakwa sebagai dasar hakim memutus perkara, hal demikian juga sejalan dengan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis yang kemudian menjadi persyaratan dalam pengambilan kebijakan hukum pidana Indonesia. (2) Pergeseran tugas dan fungsi penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat) terhadap diadopsinya plea bargaining system menjadi lebih efektif, dan bertanggungjawab dalam kerangka perwujudan peradilan pidana yang berorientasi pada daad-dader-victim-strafrecht. (3) Perumusan plea bargaining system yang ideal versi Indonesia dalam pembaruan peradilan pidana yang akan datang, dapat mendorong peradilan pidana Indonesia yang lebih baik: (a) dari segi efisiensi (biaya dan waktu), (b) terhindarnya penumpukan perkara akibat terlalu berlarut-larutnya proses pemeriksaan, pembuktian dan pertimbangan putusan peradilan, (c) mendorong kualitas dan prestasi penegak hukum karena penyelesaian perkara relatif sederhana, (d) terdistribusinya keadilan bagi para pihak dengan tepat dan cepat (baik tersangka/terdakwa maupun korban), serta (e) dapat mendukung tujuan keadilan restoratif dengan terjaminnya perlindungan HAM, serta (f) mendorong konsistensi penegakan hukum yang serasi dan seimbang antara Hukum Pidana Materiil (KUHP) dan Hukum Pidana Formil (KUHAP).

Item Type:	Thesis (Disertasi (S3))
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	Aby Maulana Aby Maulana
Date Deposited:	13 Apr 2023 02:01
Last Modified:	13 Apr 2023 02:01
URI:	http://repository.umj.ac.id/id/eprint/13221

Actions (login required)

View Item