Eksistensi Pengadilan Pajak Ddakam Sistem Kekuasaan Kehakiman Dikaitkan Dengan Pemberantasan Korupsi Di Bidang Perpajakan

Sodikin, Sodikin (2014) Eksistensi Pengadilan Pajak Ddakam Sistem Kekuasaan Kehakiman Dikaitkan Dengan Pemberantasan Korupsi Di Bidang Perpajakan. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Text Pengadilan Pajak dan Korupsi.pdf Download (1MB)

Abstract

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi pengadilan pajak dalam sistem peradilan Indonesia sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menentukan bahwa putusan pengadilan pajak bukan merupakan putusan tata usaha negara. Ketentuan ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, bahwa pengadilan pajak merupakan pengadilan khusus dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, di antara Undang-undang dalam sistem peradilan di Indonesia khususnya yang mengatur tentang pengadilan pajak tidak sinkron, sehingga mempengaruhi putusan yang diambil, dan adanya ketidakpastian hukum.

Item Type:	Other
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KD England and Wales
Divisions:	Faculty of Law > S2 Master of Law / Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Dr Sodikin Sodikin
Date Deposited:	20 Feb 2023 07:57
Last Modified:	20 Feb 2023 07:57
URI:	http://repository.umj.ac.id/id/eprint/11972

Actions (login required)

View Item